Kasus hukum yang menjerat Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, menjadi perhatian publik. Penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dugaan suap dan perintangan penyidikan terkait kasus Harun Masiku semakin memperkeruh situasi politik nasional.
Awal Mula Masalah
Kasus ini bermula ketika Harun Masiku, calon legislatif dari PDI-P, berupaya menggantikan Nazaruddin Kiemas yang wafat sebelum dilantik sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Meski hanya meraih 5.878 suara, Harun ingin mengisi kursi DPR melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW), yang seharusnya menjadi hak Riezky Aprilia yang mendapatkan 44.402 suara. Diduga, Harun mencoba menyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan untuk memengaruhi proses PAW tersebut.
Hasto dituduh memiliki peran penting dalam mengatur Harun agar ditempatkan di daerah pemilihan Sumatera Selatan I, walaupun Harun berasal dari Sulawesi Selatan. Selain itu, Hasto diduga terlibat dalam upaya suap kepada Wahyu Setiawan guna meloloskan Harun sebagai anggota DPR. KPK juga menyatakan bahwa Hasto membantu Harun melarikan diri dan menghapus bukti yang dapat memberatkan, sebagai bagian dari upaya menghambat proses hukum.
Penetapan Hasto sebagai tersangka memicu berbagai tanggapan di media sosial, terutama di platform X (sebelumnya Twitter). Beberapa pengguna mengecam perilaku korupsi di kalangan elite partai. Misalnya, akun @RakyatBiasa menulis, “Kapan negeri ini benar-benar bersih dari korupsi elit politik?” Sementara itu, pengguna lain seperti @PolitikSadar menilai bahwa langkah ini mungkin memiliki unsur politis, bukan murni penegakan hukum.
Kasus ini juga berdampak serius pada citra PDI Perjuangan. Pengamat politik menilai skandal ini dapat menjauhkan hubungan antara PDI-P dengan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hal ini dianggap mempertegas posisi PDI-P sebagai oposisi pemerintah saat ini.
KPK terus mengumpulkan bukti dengan memanggil saksi-saksi kunci untuk mendalami kasus ini. Hingga kini, Hasto belum ditahan, dan masyarakat menantikan bagaimana proses hukum akan berjalan, dengan harapan transparansi dan keadilan tetap dijunjung tinggi.
Kasus ini memperpanjang daftar skandal korupsi di Indonesia yang melibatkan tokoh politik. Masyarakat berharap agar hukum ditegakkan tanpa intervensi, sehingga kepercayaan terhadap lembaga hukum bisa dipulihkan.